Ada teh, kopi, camilan, dan senda gurau di tiap kunjungan ramah tamah PCO ke kantor media di Jakarta. Cuaca di bulan September sering tak terduga. Cerah dan panas di siang hari, kemudian gelap dan hujan deras di sore sampai malam. Orang yang beraktivitas di bulan September harus siaga untuk perubahan cuaca yang kerap tak terduga.
Pun demikian dengan insan media di seluruh Tanah Air saat ini. Di tengah disrupsi teknologi yang semakin meresap, industri pers mengalami tantangan berat. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam Peringatan Hari Pers Nasional pada Februari 2024, mengungkapkan bahwa lebih dari 800 jurnalis di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2023. Jumlah ini barangkali mencapai ribuan pada tahun 2024. PHK jurnalis relatif jarang diberitakan media karena ada semacam aturan tak tertulis di antara petinggi media untuk tidak saling memberitakan “kejelekan” masing-masing.
Krisis yang melanda industri media tidak hanya mempengaruhi distribusi informasi, tetapi juga mengubah lanskap kerja para jurnalis di Indonesia. Berdasarkan data dari Lanskap Media di Indonesia 2024, lebih dari 50% perusahaan media memiliki biaya operasional yang terbatas, dengan mayoritas hanya mampu membiayai operasi harian di bawah Rp50 juta per bulan. Kondisi ini mendorong banyak perusahaan media melakukan perampingan, mengurangi jumlah karyawan, dan mempersempit ruang redaksi.
Disrupsi teknologi tidak hanya mengubah pola konsumsi informasi, tetapi juga menyebabkan ketergantungan besar pada platform digital internasional. Akibatnya, media lokal mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, karena porsi iklan lebih banyak terserap oleh platform global tanpa berbagi pendapatan yang adil. Sebagan media mencoba bertahan dengan mengembangkan strategi bisnis baru, beradaptasi dengan ekosistem teknologi digital. Namun, mereka kemudian menjadi sangat bergantung pada pemilik platform global: google, facebook, youtube, instagram, Tiktok, dan lain lain. Di samping itu, beradaptasi dengan sistem berbasis teknolog digital juga tidak mudah dan tidak murah.
Di sela-sela ramah tamah dengan PCO, selalu terselip pesan dan harapan agar lembaga baru ini turut memperhatikan kondisi media. Pelaku industri media sendiri bukannya berpangku tangan. Bersama-sama dengan pemerintah, industri pers sedang memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai Publisher Rights. Kepala PCO Hasan Nasbi secara konsisten menjelaskan Struktur Organisasi PCO yang terdiri-dari beberapa bagian penting:
- Kepala PCO: Hasan Nasbi memimpin lembaga ini dan bertanggung jawab penuh atas strategi komunikasi Presiden. Ia juga bertindak sebagai koordinator juru bicara presiden.
- Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi (Deputi I): Deputi ini berperan penting dalam menyusun narasi kebijakan Presiden berdasarkan isu-isu strategis yang berkembang. Deputi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan disampaikan dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan informasi publik.
- Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi (Deputi II): Di tengah kondisi media yang semakin bergantung pada platform digital global seperti Google, Facebook, dan Instagram, Deputi Bidang Diseminasi bertugas menyebarluaskan informasi pemerintah melalui berbagai saluran media. Deputi ini juga memastikan bahwa pesan pemerintah dapat diterima di seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui media digital. Kedeputian ini juga bertanggungjawab untuk bekerjasama dengan media, termasuk di dalamnya alokasi iklan. Selain itu, orkestrasi ke-juru bicara-an juga berada di bawah Deputi II.
- Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi (Deputi III): Deputi ini mengoordinasikan komunikasi antar-kementerian serta melakukan evaluasi efektivitas komunikasi pemerintah. Dalam situasi di mana media tradisional sedang mengalami penurunan kapasitas, peran Deputi ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pesan kebijakan Presiden tetap konsisten di seluruh lembaga pemerintahan.
Hasan meyakini, pers yang sehat adalah faktor penting dalam demokrasi untuk mengontrol pemerintah: “Kita sangat senang apabila dikritik. Kritik itu obat. Kayak jamu pahit, tapi kita telan saja karena itu bikin sehat,” katanya. “Yang tidak boleh itu adalah DFK: Difinformasi, Fitnah, dan Kebencian.”
albert tarigan 